Thursday, January 6, 2011

Pelindo Belitung Terkaget-kaget

TANJUNGPANDAN, POS BELITUNG ‑ Tak saja kalangan pelaku pariwisata yang cemas dengan rencana pembangunan Dolphin Island. PT Pelindo II selaku pengelola Pelabuhan Tanjungpandan juga khawatir. Mereka terkejut setelah melihat peta kegiatan proyek yang beredar di masyarakat saat diterbitkan Pos Belitung, Edisi Kamis (30/12).
General Manager (GM) PT Pelindo II Cabang Tanjungpandan, Moh Iqbal menyatakan kekagetannya melihat peta kegiatan proyek pembangunan Dolphin Island.
Menurut dia peta rencana lokasi kegiatan itu masuk dalam alur pelayaran. Mereka khawatir kegiatan pengerukan di lokasi itu akan berdampak pada perubahan topografi dasar laut yang tidak bisa dibayangkan. Perubahan itu sedikit banyak akan mempengaruhi kondisi alur yang sudah ada selama ini.
“Kalau dilihat dari peta yang ada di koran, alur kita itu sudah kena dan itu akan mengganggu lalu lintas kapal di pelabuhan,” kata Iqbal kepada Grup Bangka Pos, Kamis (30/12).
Ia menuturkan selama ini pihaknya menahan diri untuk mengomentari rencana pembangunan Dolphin Island karena belum memiliki data otentik soal rencana proyek Dolphin Island.
Hingga saat ini PT Pelindo II Cabang Tanjungpandan belum pernah diajak bicara oleh pemda Kabupaten Belitung terkait rencana proyek dolphin island. Sedangkan informasi yang mereka dapat selama ini hanya bersumber dari pemberintaan media massa saja.

“Nanti akan kita pertanyakan ke pemda karena kita belum punya data otentik soal pembangunan dolphin ini, selama ini kita cuma tahu dari koran aja,” kata Iqbal.
Ia merasa sangat penting untuk mengetahui rencana itu mengingat aktivitas bongkar muat barang di pelabuhan Tanjungpandan tiap tahun semakin meningkat.
Iqbal mengatakan hingga bulan November 2010, arus barang yang melalui Pelabuhan Tanjungpandan berjumlah sekitar 1,3 juta ton. Jumlah itu jauh meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2009 dengan jumlah sekitar 900 ribu ton.
Komoditas yang paling mendominasi aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjungpandan adalah general cargo seperti barang-barang kebutuhan pokok dan bahan bangunan. Aktivitas itu lanjut Iqbal setidanya melibatkan sekitar 20 agen pelayaran dan 16 perusahaan bongkar muat.
“Kalau general cargo jauh meningkat, cuma bahan-bahan galian seperti pasir dan kaolin cendrung menurun, tapi batu besi dan pupuk tetap naik dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Iqbal.
Investasi Transparan
Staf Ahli Gubernur Bangka Belitung Bidang Investasi Sosial Budaya dan Kepariwisataan Isyak Meirobie mengatakan dirinya bertugas untuk mengetahui secara utuh dan transparan semua bentuk investasi yang masuk ke Belitung maupun Belitung Timur. Termasuk rencana investasi kepariwisataan yang populer di masyarakat dengan nama Dolphin Island (Pulau Lumba-lumba).
“Itulah tugas saya yang diberikan Pak Gubernur melalui surat perintah yang resmi,” kata Isyak kepada Grup Bangka Pos, Senin (3/1) menanggapi pernyataan Juhri selaku mantan Ketua KNPI Belitung dan juga PNS di Pemkab Belitung.
Isyak menegaskan, pernyataan tentang Dolphin Island ke media bertujuan untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat agar pemerintah tidak memiliki sebuah rahasia terhadap setiap pembangunan di daerah.
“Saya ingin masyarakat mendapatkan informasi secara utuh sebelum pemerintah mengambil keputusan. Sehingga masyarakat dapat menilai keputusan yang pro publik dan tidak sehingga bisa mengawal pemerintahan ini dengan baik. Ketika saudara Juhri menilai hal tersebut tidak etis, maka saya pikir ini hanyalah masalah etika saja,” tukas Isyak.
Isyak malah mempertanyakan mengapa setiap kebijakan pemerintah daerah tidak berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Padahal, ada perwakilan Gubernur Babel yang ditunjuk resmi di Pulau Belitung khusus bidang investasi, sosial budaya dan kepariwisataan.
“Tapi hal itu tidak perlu kita bahas lebih panjang. Saya pikir siapapun saya, siapapun kita, mau nelayan, petani, tukang ojek dan sebagainya yang penting tujuan kita sama, bahwa kita ingin Pulau Belitung ini dibangun dengan kerangka kepariwisataan yang lebih jelas dengan investasi yang tidak melangit tapi membumi,” papar Isyak.
Dolphin Island, menurut Isyak adalah investasi yang tidak membumi dan tidak sesuai dengan keputusan pemerintah pusat untuk menjadikan Pulau Belitung sebagai tujuan (destinasi) wisata unggulan. Apalagi, Desa Tanjungpendam, Air Saga dan Tanjung Kubu sampai dengan Batu Itam adalah kawasan bahari dalam perda tata ruang Belitung.
“Ini yang sangat saya sayangkan jika pemerintah mengambil keputusan tanpa pertimbangan ilmiah. Dan saya berharap kepada saudara Juhri mantan Ketua KNPI dan masih berstatus PNS dapat menjalani fungsinya untuk melayani publik dengan sebaik‑baiknya. Kita sama‑sama menjalankan profesi kita sesuai dengan porsinya masing‑masing,” jelas Isyak.
Legalitas
Menyikapi pernyataan Juhri terkait legalitas Staf Ahli Gubernur Babel, menurut Isyak bukan kapasitas seorang Juhri mempertanyakannya. Sebab pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan surat perintah yang diberikan gubernur.
“Kalau saya melanggar aturan dan sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka saya siap diberhentikan oleh gubernur yang mengangkat saya dan bukan oleh komentar‑komentar saudara Juhri. Intinya, saya siap menerima konsekuensi selayaknya seorang pelayan publik,” papar Isyak.
Isyak menyarankan agar saudara Juhri mempertanyakan hal ini langsung ke Gubernur Bangka Belitung. “Yang jelas saya sah resmi. Selama ini bekerja dan diakui. Dan selama ini saya selalu berkoordinasi dengan gubernur untuk semua kerja sebelum dan sesudah. Saya salah satu staf yang berkomunikasi intens dengan gubernur,” ungkap Isyak.
Isyak mengatakan bahwa saudara Juhri harus dapat membedakan staf ahli dengan staf khusus. Staf khusus bukan PNS dan bukan struktural. Staf khusus bertanggung jawab langsung kepada gubernur dan menjalankan perintah langsung dari gubernur secara khusus. “Saya berharap kita fokus menyelesaikan masalah Dolphin Island jangan dicoba belokkan dengan isu yang tidak substansial,” papar Isyak. (i6/k1)

No comments:

Post a Comment

Bagaimana Pendapat Anda ?
What do you think?