TANJUNGPANDAN, POS BELITUNG – Kesepakatan  penguasaan lahan Dolphin Island dalam Memorandum of Understanding (MoU)  sebesar 40 persen menjadi milik Pemkab Belitung dan 60 persen milik PT  Mekar Mulia Mandiri (MMM), mendapat kritikan Basuki Tjahaja Purnama,  anggota DPR RI asal Bangka Belitung.
Kesepakatan penguasaan lahan ini dinilai berbahaya. Menurut Basuki,  pemegang saham mayoritas proyek Dolphin Island yakni PT MMM, bisa saja  menjualnya ke luar negeri. Bila demikian, akan terjadi penguasaan  Dolphin Island oleh negara lain, yang berakibat terjadinya negara dalam  negara.
“Dalam MoU yang ditandatangani bupati dan PT MMM tentang penguasaan  lahan Dolphin Island 40 persen pemda dan 60 persen PT MMM, itu namanya  menjual Belitung,” kata Basuki kepada Grup Bangka Pos via  telepon, Rabu (5/1) lalu mengomentari rencana proyek Dolphin Island yang  berkembang selama ini.
Mantan Bupati Beltim yang akrab disapa Ahok ini menyarankan agar  Pemkab Belitung berkaca dari kasus pemberian hak guna usaha (HGU) lahan  kepada investor di kawasan Pantai Tanjungtinggi. Hal yang sama juga  dilakukan pemkab pada lahan kawasan Pantai Tanjungkelayang Kecamatan  Sijuk. Ternyata lahan itu ditelantarkan investor, dan pemkab tidak bisa  berbuat apa-apa.
“Kemarin saya bertemu wagub, beliau mengatakan bahwa soal Dolphin  Island baru sebatas MoU. Namun bila berbicara soal Dolphin Island, kita  mesti melihat, apakah sebenarnya Belitung membutuhkan Dolphin Island?  Kalau memang proyek itu jadi dilaksanakan, kepemilikan lahan Dolphin  Island harus 100 persen milik pemda dan disertifikatkan. Setelah ada  sertifikat, baru investor bisa membangun berbagai infrastruktur di atas  lahan pemkab,” kata Ahok.
Ahok mengaku heran, bila memang investor tersebut benar-benar akan  membangun obyek wisata baru, mengapa pembangunan tersebut harus  menggunakan hasil dari menambang timah. Pemkab Belitung harus mengkaji  hal ini lebih mendalam.
Dan yang menjadi pertanyaan lagi, apakah dengan cara seperti ini akan  menguntungkan Belitung? Padahal bila akan mengembangkan obyek wisata,  kawasan Pantai Tanjungtinggi dan Tanjungkelayang masih banyak lahan yang  bisa digunakan.
“Apa hebatnya Dolphin Island dibandingkan Tanjungtinggi atau  Tanjungkelayang? Kalau niatnya mau mencari timah menggunakan kapal isap,  jangan mengarang-ngarang alasan akan membangun obyek wisata baru. Ini  kasusnya hampir sama dengan proyek Water Front City di Pangkalpinang,”  kata Ahok.
Ahok menegaskan bahwa tidak ada alasan membangun Dolphin Island di  Belitung, karena masih banyak obyek wisata potensial yang bisa  dikembangkan. “Ngomong jujur sajalah bahwa proyek ini untuk mengeruk  timah. Jangan niatnya menambang timah, namun dibungkus dengan proyek  membangun obyek wisata baru,” tegas Ahok.
Ahok juga mengkritisi adanya sumbangan pihak ketiga Rp 1.000/kilogram  timah dari beroperasinya kapal isap dalam proyek Dolphin Island.  Menurut Ahok, proyek Dolphin Island ini terkesan dipaksakan.
“Kita mengacu pada UU keterbukaan, berani tidak bupati membuka berapa  jumlah kekayaannya kepada publik. Apakah jumlah kekayaannya saat ini  masih wajar bila dibandingkan dengan penghasilannya sebagai bupati?”  ujarnya. (ted)
SUMBER : http://www.posbelitung.com/ahok-dolphin-island-itu-menjual-belitung.html 

No comments:
Post a Comment
Bagaimana Pendapat Anda ?
What do you think?